Perlindungan Saksi dalam Praktek Peradilan Pidana

PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PRAKTIK PERADILAN PIDANA

Di dalam pasal  184 ayat (1) huruf a KUHAP telah menempatkan keterangan saksi sebagai alat bukti yang utama dan pertama dalam perkara pidana, dan oleh karena keutamaan peranan saksi di dalam perkara pidana sangat wajar jika kedudukan saksi dan/ atau korban harus dilindungi sehingga mereka terbebas dari segala bentuk ancaman ketika memberikan keterangan dan/ atau kesaksian dalam setiap proses peradilan pidana. Seiring dengan lahirnya UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan dengan dibentuknya pula Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah sangat jelas dimaksudkan untuk mewujudkan hal tersebut.

Namun dalam praktiknya, keberadaan saksi dan/ atau korban masih sering dibayangi berbagai macam ketakutan-ketakutan yang sengaja dilakukan dan diciptakan oleh para pelaku tindak pidana dan/ ataupun orang suruhannya sehingga saksi dan/ atau korban tersebut menjadi takut untuk memberikan kesaksiannya guna mengungkap adanya suatu tindak pidana. Bukti nyata akan adanya berbagai bentuk ancaman yang kerap dialami saksi dan/ atau korban tersebut salah satunya adalah penganiayaan yang menimpa aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW), Tama S. Langkun beberapa waktu yang lalu karena dia melaporkan kasus rekening mencurigakan milik sejumlah perwira tinggi Polri.

Selain ancaman secara fisik seperti tersebut di atas, masih ada ancaman lain, yakni ancaman akan dituntut secara pidana dengan dilaporkan balik atas tuduhan melanggar pasal 310 KUHP yakni pencemaran nama baik, ketika seorang saksi itu akan mengungkap adanya dugaan suatu tindak pidana korupsi. Padahal menurut pasal 10 ayat (1) UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, seorang saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik secara pidana maupun perdata atas laporan dan kesaksian yang telah diberikan. Inilah alasan utama yang membuat nyali mereka menciut untuk terlibat lebih jauh dalam memberikan kesaksian terhadap suatu perkara pidana.

Kondisi ini tentu akan memicu ketakutan luar biasa baik bagi saksi dan/ atau korban maupun bagi saksi lainnya, sehingga penyidik seringkali kesulitan untuk mengungkap kejahatan yang terjadi untuk meneruskan proses hukumnya sampai ke pengadilan. Akibatnya banyak kasus kejahatan tidak pernah tersentuh proses hukum untuk disidangkan di pengadilan karena memang tidak ada satupun saksi dan/ atau korban yang berani mengungkapkannya, sementara bukti lain yang didapat penyidik amatlah kurang memadai atau sedikit.

Saat ini sekalipun LPSK telah ada, namun dalam praktiknya tidak dan/ atau belum dapat menjamin dan memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban yang akan memberikan keterangan dalam setiap proses peradilan pidana, khususnya dalam rangka mengungkap kejahatan terorganisir yang salah satunya adalah korupsi. Belum lagi ada kalanya terjadi tumpang tindih kewenangan dalam hal melindungi saksi yang sekaligus menjadi tersangka dalam dugaan suatu tindak pidana, yakni antara LPSK dan Kepolisian, seperti yang dialami oleh Komisaris Jenderal Susno Duadji, dimana antara kedua lembaga tersebut terjadi rebutan dalam hal siapa yang paling berhak untuk memberikan perlindungan bagi jenderal bintang tiga tersebut.

Apalagi untuk memasukkan saksi dan/ atau saksi korban ke dalam program perlindungan, ada syarat saksi dan/ atau korban tersebut harus bersedia memutuskan hubungan dengan cara apapun dengan orang lain yang dikenalnya selain atas persetujuan LPSK, sesuai pasal 30 ayat (2) huruf c UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan ini bukan sesuatu yang mudah dilakukan dan belum tentu saksi dan/ atau korban tersebut bersedia melakukannya. Ditambah satu lagi alasan klasik, yakni masalah keterbatasan dana atau anggaran yang disediakan pemerintah untuk membiayai pelaksanaan tugas dari LPSK itu sendiri meskipun sudah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Betapa kompleksnya permasalahan perlindungan saksi dan/ atau saksi korban dalam perkara pidana di Indonesia!.

Achmad Saryanto, SH. (Ass. Advokat Law Firm MSA Lubis & Partners)

 

About solusihukumindonesia

Hidup adalah masalah, namun setiap masalah pasti ada solusinya asalkan kita mau berjuang untuk mengatasinya. Yakinlah Tuhan tidak akan memberi cobaan melebihi batas kemampuan umat-Nya.

Posted on Juli 26, 2011, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: